Qintangedu – Seorang calon legislator (Caleg) wanita asal Virginia, AS, telah menjadi pusat kontroversi dan perdebatan di dunia politik negaranya. Susanna Gibson, yang merupakan kandidat dari Partai Demokrat untuk Dewan Legislatif negara bagian Virginia, terlibat dalam tindakan intim bersama suaminya dalam sebuah sesi daring (online). Dia bahkan meminta penonton virtualnya untuk memberikan sumbangan uang.
Susanna, yang mewakili Distrik 57 di Richmond, Virginia, melakukan siaran langsung yang tidak pantas di platform Chaturbate. Sejumlah video konten dewasa bersama suaminya tersebut kemudian tersebar dan diunggah ulang di situs web Recurbate yang dapat diakses oleh publik pada September 2022, setelah Susanna mencalonkan diri sebagai calon legislator.
Dalam video-video intim tersebut, Susanna berulang kali meminta penontonnya untuk memberikan “token” sebagai imbalan karena telah mengikuti permintaan penontonnya.
Dalam salah satu video, Susanna juga mengakui bahwa dia dan suaminya pernah mencoba bertukar pasangan dengan orang lain. Dia secara terbuka mengakui bahwa dia tidak menganut prinsip monogami dalam hubungannya.
Setelah video-video tersebut tersebar, Susanna Gibson mengambil langkah hukum untuk melindungi privasinya. Dia menggambarkan situasinya sebagai “invasi ilegal” terhadap privasinya yang dimaksudkan untuk mempermalukannya dan keluarganya, dan dia merasa dicurigai oleh lawan politiknya dari partai lain yang ingin merusak reputasinya.
Susanna juga menyindir lawan-lawannya dalam politik, dengan curiga bahwa mereka bersedia melakukan apa saja, termasuk penyebaran konten seksual, untuk menyerangnya dan keluarganya, tetapi dia menegaskan bahwa dia tidak akan terintimidasi dan tidak akan diam.
Pengacara Susanna, Daniel P. Watkins, menyatakan bahwa video-video yang diarsipkan dan disebar tersebut melanggar undang-undang pornografi balas dendam di Virginia, yang mengatur penyebaran gambar seksual dan tanpa busana orang lain dengan niat melecehkan dan mengintimidasi. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran Kelas 1 menurut hukum setempat.
